Main Article Content
Abstract
Artikel ini menjelaskan tentang sistem pendidikan yang awalnya bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Dimana daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas. Setiap perubahan tentu saja akan berdampak positif maupun negatif, termasuk pada sistem pendidikan nasional. Desentralisasi pendidikan berarti terjadinya pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan. Desentralisasi pendidikan memberikan kewenangan kepada sekolah yang dikenal dengan otonomi pendidikan. Kewenangan tersebut memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada sekolah untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia sesuai dengan potensi daerah yang ada .Otonomi di bidang pendidikan tidak berhenti pada daerah tingkat kabupaten/kota tetapi sampai pada tingkat sekolah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pendidikan. Dengan adanya pengalihan kewenangan pada level sekolah, maka sekolah diharapkan mampu menentukan arah pengembangan program yang sesuai dengan kondisi dan potensi daerah yang ada. Penelitian ini merupakan kajian literatur, sumber primer yang digunakan adalah kebijakan pemerintah yang dituangkan pada undang-undang dan juga sumber-sumber yang relevan terkait dengan otonomi pendidikan dan partisipasi masyarakat guna menganalisis dampak dari kebijakan tersebut. Hasil dari penelitian ini ada beberapa poin, yaitu (1) otonomi pendidikan dalam paradigma baru (2 dukungan partisipasi masyarakat dalam otonomi pendidikan (3) dampak otonomi pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan nasional.
This article describes the education system that was initially centralized to decentralized. Where regions have the authority to regulate and create higher quality education. Every change will certainly have both positive and negative impacts, including on the national education system. Decentralization of education means the transfer of power and broader authority to the regions to make plans and make their own decisions in overcoming problems faced in education. Decentralization of education gives authority to schools known as education autonomy. This authority provides more room for schools to manage natural resources and human resources in accordance with the potential of existing regions. Autonomy in the field of education does not stop at the district / city level but reaches the school level as the spearhead of the administration of education. With the transfer of authority at the school level, the school is expected to be able to determine the direction of program development in accordance with the conditions and the potential of the region. This research is a literature study, primary sources used are government policies as outlined in the law and also relevant sources related to the autonomy of education and community participation to analyze the impact of these policies. The results of this study are several points, namely (1) educational autonomy in the new paradigm (2 support community participation in educational autonomy (3) the impact of education autonomy and community participation on national education.
Keywords
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
References
- Astuti, D. Siti Irene. 2012. Partisipasi Masyarakat dalam Desentralisasi Pendidikan: Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Partisipasi Orang Tua dalam Peningkatan Mutu Pada Satuan Pendidikan. (Experiment/Research). Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Filsafat Sosiologi dan Pendidikan.
- Danim, Sudarwan. 2008. Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi Ke Lembaga Akademik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Duhou A. Ibtisam. 2002. School Based Management. Alih Bahasa Noryamin Aini, Suparto dan Abas Al-Jauhari. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Emzir, Chan M. Sam (ed). 2010. Isu-isu Kritis Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Komara, Endang. 2008. Peran Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Manajemen Mutu Terpadu. Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode- metode Baru. Alih Bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press.
- Nurkholis. 2006. Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasi. Jakarta: Grasindo.